Pemerintah perkuat tata kelola pembinaan atlet

Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) berkomitmen memperkuat tata kelola pembinaan atlet nasional menuju Olimpiade 2028, dengan fokus transparansi pendanaan dan target prestasi jelas. Menteri Erick Thohir sampaikan ini di Jakarta pada Minggu, 8 Februari 2026, tekankan desentralisasi pelatihan, sport science modern, serta 17 cabang unggulan seperti atletik, bulutangkis, dan renang untuk saingi Asia Tenggara.

Reformasi ini lahir dari evaluasi kegagalan PON dan SEA Games sebelumnya, di mana atlet elite terkonsentrasi Jakarta tapi talenta daerah terabaikan. Kemenpora rencanakan 10 Pusat Pelatihan Wilayah (PPW) di luar Jawa, lengkap lab biomekanik, nutrisi, dan wearable tracker—sinergi KONI, KOI, serta federasi. Secara kritis, https://beckysbridalformalfabrics.com dalam diskusi prestasi olahraga soroti ambisi bagus tapi eksekusi lemah: anggaran Rp2 triliun untuk 2026-2028 rawan bocor korupsi seperti kasus federasi lama, sementara pelatih nasional masih bergaji UMR daerah. Apakah ini serius kejar medali emas, atau gimmick pra-Asian Games 2026 yang abaikan kesejahteraan atlet pasca-pensiun?

Program termasuk klasifikasi atlet promosi-degradasi, kalender kompetisi terintegrasi, dan database nasional pantau talenta muda dari liga daerah. Erick Thohir janji pusat pelatihan terbaik se-Asia Tenggara, tapi realitas pahit: 70% atlet pelatnas alami cedera kronis akibat fasilitas minim, psikolog olahraga defisit, dan doping skandal yang tak tuntas. Ini momentum reformasi, tapi tanpa sanksi ketat korupsi KONI cabang, tetap mimpi indah.

Pilar Strategis Pembinaan

  • Desentralisasi: PPW Sumatera-Papua cegah dominasi Jawa, talenta lokal prioritas.
  • Sport Science: Data-driven training, fisiolog + AI analisis performa harian.
  • 17 Cabor Unggulan: Bulutangkis, renang, angkat besi—target 50 medali Olimpiade.

Langkah ini sistematis, tapi butuh audit independen agar tak jadi formalitas.

Kritik dan Tantangan Jangka Panjang

Secara tajam, komitmen Erick visioner tapi terlambat—Indonesia stagnan peringkat 7 SEA Games meski populasi 280 juta. Kritik pedas: tata kelola KONI masih feodal, pelatih nepotisme, atlet wanita kurang akses (hanya 30% pelatnas). Pemerintah wajib paksa transparansi dana sponsor swasta, kontrak psikolog wajib, dan beasiswa pensiun atlet—jangan sampai regenerasi gagal seperti pasca-Jakarta 2018. Keberhasilan sejati kalau medali Asian Games 2026 naik 20%, bukan janji konferensi. Tanpa itu, pembinaan tetap elit terbatas, rakyat cuma tonton dari pinggir.

Kembali ke Beranda untuk update olahraga.